Kebocoran Data Institusi Pemerintah Indonesia (Laporan Dark Tracer 1 dari 4)

Alfons Tanujaya • April 27, 2022

Indonesia Jawara Kebocoran Kredensial Dunia

Laporan DarkTracer Q1 2022 (artikel 1 dari 4)a


Sektor pemerintah Indonesia menjadi jawara kebocoran data versi laporan Dark Tracer kuartal 1 2022. Dengan total kebocoran 240.000 kredensial dari 849.859 kredensial yang bocor, maka persentase kredensial yang didapatkan dari malware yang menginfeksi komputer korbannya di Indonesia adalah 28 % dari total kredensial yang bocor. Sedangkan jika di lihat dari sisi domain dan subdomain yang bocor, dari 15.000 domain yang dilaporkan mengalami kebocoran data, domain pemerintah Indonesia tercatat sebanyak 3.714 atau 25 % dari total domain yang dilaporkan mengalami kebocoran data. (lihat gambar 1)


Gambar 1, Laporan DarkTracer Q1 2022

Walaupun terlihat sangat banyak dan mengkhawatirkan, tidak semua kebocoran data ini bersifat kritikal karena menurut pengamatan Vaksincom kebocoran kredensial yang terjadi cukup banyak berasal dari akun layanan pemerintahan seperti akun layanan komplain, layanan perizinan atau layanan yang bersifat informatif dan tidak kritikal. Namun banyak juga layanan kritikal, rahasia atau internal pemerintahan yang mengalami kebocoran seperti absensi pegawai, akun email, data laporan wajib pajak atau lembaga yang tugasnya mengurus keamanan data digital justru mengalami kebocoran data sehingga perlu menjadi evaluasi dan pembelajaran untuk mengamankan aset digital dengan baik.

Jika ada yang bertanya, mengapa data kredensial absensi pegawai pemerintah yang bocor dikategorikan penting ? Bukankah ini hanya data absensi saja ?
Ada dua pertimbangan yang perlu menjadi perhatian, pertama jika data absensi ini dikumpulkan dan diolah sebagai big data, akan ada banyak informasi yang bisa didapatkan pihak luar yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia seperti kebiasaan ASN, kedisiplinan ASN, motivasi ASN atau pemetaan aktivitas ASN di seluruh Indonesia yang secara tidak langsung akan memberikan informasi yang cukup akurat atas kondisi pemerintahan. Apakah ASNnya solid, memiliki sense of belonging yang tinggi, efisien dan tinggi motivasi kerjanya atau sebaliknya.
Hal kedua yang tidak kalah penting adalah karena kebocoran kredensial absensi secara tidak langsung mencerminkan kemampuan pengelolaan aset digital (kredensial) yang kurang baik. Kemampuan pengelolaan aset digital yang baik ini sangat penting dan tentunya akan berbahaya jika pegawai pemerintah yang tidak memiliki kemampuan mengelola aset digital yang baik justru mendapatkan tanggung jawab mengelola data digital masyarakat karena jika tidak dikelola dengan baik, data tersebut akan mudah bocor dan masyarakat pemilik data yang akan menerima akibat dari kebocoran data tersebut seperti data e-ktp yang bocor dan banyak dieksploitasi sampai hari ini.


Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kebocoran kredensial pengguna mailserver dimana menurut pantauan Vaksincom, kebocoran yang terjadi menimpa lebih dari 28 mailserver pada ribuan akun email di berbagai institusi pemerintahan yang berbeda. Kebocoran kredensial di mailserver akan menjadi pintu masuk yang sangat efektif bagi kebocoran data lainnya karena dengan berbekal kredensial mailserver yang bocor, peretas dapat mengirimkan email palsu yang akan dipercaya penerimanya dan memalsukan diri sebagai administrator dari mailserver tersebut guna mendapatkan akses lebih jauh ke dalam sistem jaringan.


Namun, kebocoran data tidak melulu negatif, selalu ada dua sisi yang bisa diambil dari setiap kejadian termasuk kebocoran data ini. Sisi positifnya adalah kita melihat ada trend positif dalam usaha digitalisasi atau implementasi teknologi informasi (IT) pada layanan pemerintahan di Indonesia yang mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun tetap harus di kawal dengan cermat karena dalam banyak sektor digitalisasi ini masih dilakukan setengah hati dan yang terjadi bukan digitalisasi untuk memangkas birokrasi melainkan usaha yang terkesan menghabiskan dana saja. Sedangkan hasilnya hanya memindahkan birokrasi tersebut ke dalam bentuk digital sehingga esensi dari digitalisasi yang tujuan utamanya adalah efisiensi, memangkas birokrasi dan memberantas korupsi tidak tercapai karena banyak pihak yang selama ini diuntungkan dengan adanya birokrasi tersebut tentunya akan berusaha menghambat jalannya digitalisasi (pemangkasan birokrasi) karena mengganggu periuk nasinya. Salah satu contohnya adalah layanan keimigrasian yang sudah bertahun-tahun di implementasikan namun sampai hari ini masih jalan di tempat karena dijalankan setengah hati karena meskipun sudah menerapkan digitalisasi namun sampai hari ini pengurusan paspor dan urusan keimigrasian lainnya masih sangat banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Mendapatkan layanan dasar seperti nomor antrian mengurus paspor secara online saja sangat sulit dan harus berebut. Sering sekali kembali ke sistem lama karena implementasi sistem digital yang sering bermasalah. Padahal informasi kependudukan dasar seperti KTP elektronik, KK dan informasi kependudukan pendukung lainnya sudah tersedia secara digital dan dapat diakses dengan mudah karena sudah disediakan oleh Dukcapil. 
Dalam hal ini, meskipun terjadi kebocoran data yang masif dalam data kependudukan, namun keseriusan pihak Dukcapil dalam melakukan digitalisasi data kependudukan memangkas birokrasi patut dipuji karena basis data kependudukan digital yang tersedia cukup handal dan banyak digunakan sebagai data dasar yang sangat penting oleh layanan yang lainnya seperti pendaftaran kartu SIM, pembukaan rekening perbankan, data wajib pajak sampai aplikasi Peduli Lindungi yang mengalami perkembangan signifikan dan berperan besar dalam mengendalikan pandemi Covid 19 di Indonesia.

Salam,
Alfons Tanujaya

[email protected]


PT. Vaksincom
Jl. R.P. Soeroso 7AA
Cikini

Jakarta 10330
Ph : 021 3190 3800


Website : http://www.vaksin.com
Fanpage :
www.facebook.com/vaksincom
Twitter : @vaksincom

Vaksincom Security Blog

By Alfons Tanujaya March 5, 2026
Banyak analis global menyebut data sebagai “the new oil”. Bukan tanpa alasan. Di era digital, data telah menjadi komoditas ekonomi paling strategis di muka bumi. Namun sering muncul pertanyaan sederhana: jika data begitu berharga, mengapa kita yang memiliki banyak data di komputer atau ponsel tidak otomatis menjadi kaya? Jawabannya sederhana. Memiliki data tidak sama dengan mampu mengolahnya. Ini ibarat seseorang memiliki tanah yang mengandung minyak bumi. Ia tidak serta-merta menjadi kaya raya. Minyak itu harus dieksplorasi, dibor, dimurnikan, lalu didistribusikan sebelum memiliki nilai ekonomi. Data pun demikian. Di tangan pihak yang mampu mengolahnya dengan teknologi dan analitik yang tepat, data berubah menjadi nilai ekonomi luar biasa. Perusahaan teknologi global seperti Meta, Microsoft, Alphabet Inc., Amazon, TikTok, hingga platform digital nasional seperti Tokopedia dan Gojek memanfaatkan data untuk menciptakan layanan yang semakin presisi dan bernilai tinggi. Dalam bentuk yang lebih kompleks, kumpulan data dalam skala besar (big data) yang diolah dengan kecerdasan buatan telah menjadi fondasi perkembangan Artificial Intelligence (AI). Data kini bukan hanya mendukung layanan digital, tetapi menjadi “tambang emas” bagi inovasi generasi berikutnya. Namun, di tangan yang tidak memahami cara mengelola dan melindunginya, data justru bisa menjadi beban — bahkan menjadi sumber bencana. Pengelolaan Data: Antara Berkah dan Amanah Karena data sangat bernilai, ia juga sangat rentan disalahgunakan. Data kependudukan, data pelanggan, rekam medis, data transaksi keuangan — semuanya memiliki konsekuensi serius jika bocor. Pengelolaan data bukan lagi sekadar praktik teknis, tetapi kewajiban hukum. Sejak disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, setiap pengendali dan pemroses data di Indonesia memiliki tanggung jawab yang jelas, termasuk kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Kunci pengelolaan data sebenarnya sederhana: disiplin menjalankan standar . Standar internasional seperti ISO/IEC 27001 memberikan kerangka kerja sistem manajemen keamanan informasi. Di sektor kesehatan terdapat HIPAA, dan di sektor pembayaran ada PCI DSS. Namun penting dipahami: standar bukanlah jaminan kebal bocor. Sertifikasi bukan tameng sakti. Yang melindungi data bukanlah kertas sertifikat, melainkan praktik pengendalian risiko yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Mengelola data ibarat pernikahan. Sekali Anda berkomitmen mengelola data, Anda terikat untuk menjaganya selama data itu masih ada dan digunakan. Ini bukan komitmen sesaat. Ia juga seperti diet. Semua orang tahu teorinya, tetapi konsistensi jangka panjanglah yang menentukan hasil. Banyak organisasi awalnya disiplin, namun seiring waktu standar dilonggarkan, pengawasan melemah, dan kebiasaan lama kembali muncul. Di titik inilah risiko kebocoran meningkat. Perbedaan besar terletak pada cara memandang data: apakah sebagai “berkah” untuk dimonetisasi sebesar-besarnya, atau sebagai “amanah” yang harus dijaga sebaik mungkin? Data Bocor dan Ban Bocor Jika ban kendaraan bocor, kita bisa menambalnya dan masalah selesai. Tetapi data tidak demikian. Ada prinsip yang sering disebut dalam dunia siber: Once on the internet, always on the internet. Data mungkin bisa dihapus dari sumber aslinya, tetapi jika sudah disalin dan didistribusikan pihak lain, kita tidak lagi memiliki kendali penuh atasnya. Sekali data pribadi bocor dan beredar, dampaknya bisa bertahun-tahun. Data kependudukan yang tersebar dapat digunakan untuk: registrasi kartu prabayar secara ilegal pembukaan rekening penampung dana kejahatan rekayasa sosial untuk mengambil alih akun digital penipuan berbasis identitas Inilah sebabnya model autentikasi global mulai bergeser. Sistem yang dulu hanya mengandalkan “apa yang Anda tahu” (misalnya NIK, tanggal lahir) kini beralih ke kombinasi “apa yang Anda miliki” (device, OTP) dan “siapa Anda” (biometrik). Kebocoran data mengubah paradigma keamanan secara fundamental. Tanggung Jawab Hukum dan Etika Di era regulasi modern, kegagalan melindungi data bukan sekadar persoalan reputasi. Di bawah UU Perlindungan Data Pribadi, pengendali data dapat dikenakan sanksi administratif, denda, hingga pidana jika terbukti lalai. Namun konsekuensi terberat justru ditanggung oleh pemilik data. Pengelola data mungkin hanya mengalami reputasi yang tercoreng. Pemilik data bisa kehilangan tabungan, identitas, bahkan masa depan finansialnya. Karena itu, pengelolaan data bukan hanya kewajiban teknis, tetapi juga tanggung jawab moral. Melindungi Aset Digital Masyarakat perlu memahami bahwa data digital — kredensial akun, email, akses mobile banking — adalah aset ekonomi. Beberapa langkah dasar yang perlu dilakukan: Gunakan autentikasi dua faktor. Jangan membagikan OTP kepada siapa pun. Waspadai rekayasa sosial yang mengatasnamakan aparat, petugas pajak, atau bank. Gunakan kata sandi unik untuk setiap layanan. Segera ganti kredensial jika ada indikasi kebocoran. Bagi pengelola data, komitmen harus lebih tinggi: Terapkan kontrol akses berbasis kebutuhan. Enkripsi data sensitif. Audit keamanan secara berkala. Lakukan pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Siapkan rencana respons insiden. Dan yang paling penting: pahami bahwa keamanan bukan kondisi statis. Ancaman terus berkembang. Hari ini aman bukan berarti besok tetap aman. Penutup Di era digital, data bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah amanah. Nilainya bisa menjadi emas digital yang menciptakan inovasi dan kemakmuran. Tetapi jika lalai dikelola, ia berubah menjadi sumber kerugian yang luas dan berkepanjangan. Pertanyaannya bukan lagi apakah data itu berharga. Pertanyaannya adalah: apakah kita cukup disiplin dan bertanggung jawab untuk menjaganya? Karena dalam dunia digital, kepercayaan dibangun dari keamanan. Dan keamanan lahir dari komitmen yang tidak pernah berhenti.
Duet Maut Call Center Palsu dan trf VA bobol internet banking
By Alfons Tanujaya July 21, 2025
Duet Maut Call Center Palsu dan trf VA bobol internet banking
By Alfons Tanujaya December 25, 2024
Bulan Desember tahun 2024 ditutup dengan pengumuman Ransomware Bashe yang pada pertengahan Desember mengklaim salah satu bank BUMN yang masuk dalam jajaran 5 besar mengalami kebocoran data dan memberikan waktu sampai 23 Desember 2024 untuk membayar uang tebusan 5 bitcoin atau sekitar Rp. 7,6 milyar rupiah atau data tersebut dijual ke pihak ketiga. (lihat gambar 1)
By Alfons Tanujaya November 25, 2024
Menyambut penutupan tahun 2024, Vaksincom kembali mengadakan event akhir tahun Evaluasi Malware 2024 dan Trend 2025. Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, event ini diadakan dalam bentuk Seminar Outing seperti yang pernah diadakan Vaksincom di tahun 2008. Seminar Outing ini akan diadakan dua hari pada awal Desember 2024 di Pengalengan Bandung dan peserta seminar yang umumnya pegiat IT dan admin yang sehari-hari melakukan aktivitasnya dari belakang meja kini akan mendapatkan lingkungan yang berbeda dalam bentuk Outing mengarungi Jeram di Pengalengan Bandung. Selain evaluasi Malware 2024, peserta seminar juga akan mendapatkan informasi tambahan bagaimana mengamankan jaringan dan data yang dikelolanya dari ancaman Ransomware dimana Vaksincom akan meluncurkan VaksinSIEM (Security Information and Event Management) dimana termasuk ke dalamnya Vaksin Protect yang akan dapat mengembalikan data sekalipun berhasil dienkripsi oleh ransomware hanya dengan 1 kali klik tanpa tergantung pada Backup. Peserta baru yang belum menggunakan layanan Vaksincom akan mendapatkan produk andalan Vaksincom Webroot Endpoint Protection untuk melindungi 50 nodes komputer (Windows Workstation / Server dan Mac OS) yang akan dapat digunakan secara full untuk 90 hari. Bonus tambahan akan diberikan kepada seluruh peserta seminar berupa training pengamanan akun digital Call Paman Onetime (True Caller, Password Manager dan aktivasi One Time Password) dimana seluruh peserta seminar akan dibantu langsung oleh teknisi Vaksincom menginstal dan mengimplementasikan aplikasi True Caller, Password Manager dan Aktivasi Two Factor Authentication untuk semua akun penting anda seperti email (Gmail, Yahoo etc) tanpa tambahan biaya apapun alias Gratis. Adapun Seminar Outing tersebut akan diadakan dengan informasi detail sebagai berikut : Seminar Outing Vaksincom 2024 Tema : Evaluasi Malware Indonesia 2024 dan Trend Malware 2025 Waktu : 6 - 7 Desember 2024 Lokasi : Bandung (Rafting Pengalengan dan penginapan hotel Meize City Center Jl. Sumbawa - Bandung) Fasilitas yang disediakan : - Transportasi PP Jakarta - Bandung - Jakarta berangkat dari dari PT. Vaksincom Jl. R. P. Soeroso 7AA, Jakarta 10330 - Penginapan di Hotel Meize City Center sharing 1 kamar 2 orang. - Konsumsi selama event. - Rafting dan peralatan pengaman rafting serta instruktur yang berpengalaman. - Dokumentasi. - Wisata di Bandung. Biaya Seminar sudah termasuk GRATIS : - Sertifikat Seminar - Lisensi Webroot Endpoint Protection Business untuk 50 Nodes selama 90 hari untuk Windows workstation / server dan Mac OS. - VaksinSIEM untuk 1 (satu) nodes beserta Security Hardening dari Vaksincom selama 90 hari. - Aplikasi Password Manager Full Version automatic sync antara Android, iOS, Windows OS, Browser dan Mac OS. Biaya : - Customer Vaksincom Rp. 1.250.000,- (tidak termasuk lisensi Webroot Endpoint Protection Business 50 nodes) - Umum Rp. 1.950.000,- (termasuk lisensi Webroot Endpoint Protection Busienss 50 nodes) Pendaftaran : Hubungi email [email protected] atau Whatsapp 0897-8696-122 dgn ibu Ami I
By Alfons Tanujaya October 29, 2024
Security is a process, itu adalah mantra yang menjadi pegangan para praktisi sekuriti. Dan proses sekuriti adalah proses tidak berkesudahan. Ibaratnya anda bermain sepakbola, maka administrator sekuriti adalah penjaga gawang yang harus menjaga data yang dikelolanya setiap saat tanpa istirahat, 1 x 24 jam dari serangan striker peretas dari seluruh dunia. Apalagi jika anda mengelola data yang kritikal dan berharga seperti mobile banking yang di incar oleh banyak peretas didunia yang tidak kalah pintar dengan anda. Masalahnya adalah mereka bisa menyerang setiap saat dan anda harus siap berjibaku menjaga data berharga yang anda kelola. Kalau yang diserang adalah server aplikasi yang anda kelola, itu saja sudah membuat pusing kepala dan kita melihat pengelolaan server data yang amburadul mengakibatkan banyaknya kebocoran data di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Dalam kasus pengelola mobile banking, skala serangannya justru lebih luas dimana ketika server dan database aplikasi sudah diamankan dengan baik dan sulit diserang, maka penyerang akan mengincar titik terlemah dalam pengamanan aplikasi .... end user alias pengguna aplikasi. Serangan terhadap end user mobile banking yang sangat efektif memanfaatkan rekayasa sosial untuk mendapatkan kepercayaan korbannya seperti mengirimkan APK pencuri SMS yang memalsukan diri sebagai APK kurir online, APK pajak, APK Undangan Pernikahan dan APK Surat Tilang yang intinya adalah mengelabui korbannya menjalankan aplikasi tersebut dan bertujuan mencuri SMS OTP yang akan digunakan oleh peretas untuk mengambil alih dan mengeksploitasi aset digital, baik akun mobile banking, Whatsapp, email atau akun lain sekalipun diproteksi dengan OTP SMS. Pada akhir tahun 2024 ini, aksi yang menggunakan APK pencuri SMS sudah menurun karena efektivitasnya menurun seiring meningkatnya kesadaran pengguna ponsel dan usaha pengamanan yang dilakukan oleh banyak pihak baik pihak bank, dari Google, pengamat sekuriti dan pemerintah yang tidak henti melakukan edukasi terhadap masyarakat atas ancaman ini. Namun sesuai mantra di atas, security is a process. Kini berkembang satu ancaman baru yang perlu diwaspadai dan sangat berpotensi mengancam pengguna aplikasi mobile banking. Dan celakanya, metode yang dipakai adalah mengeksploitasi fitur tambahan yang disediakan oleh Android untuk memudahkan pengguna dengan keterbatasan tertentu. Fitur Aksesibilitas atau Accessibility. Accessibility / Aksesibilitas Aksesibilitas adalah fitur Android untuk membantu pengguna disabilitas. Fitur seperti pembaca teks, subtitel atau tampilan kustom. Untuk mengaktifkan layanan ini di aplikasi membutuhkan akses "accessibility permission" atau "izin aksesibilitas" pada ponsel Android. Dan masalahnya izin ini memberikan hak akses penuh pada perangkat aplikasi. Hak akses penuh ini yang menjadi incaran kriminal siber yang memang selalu berusaha mencari cara untuk mengendalikan ponsel atau tablet. Ketika hak ini didapatkan, maka pengguna ponsel akan terperangkap dan perangkat ponselnya bisa diambilalih. (lihat gambar 1)
By Alfons Tanujaya June 26, 2024
Ransomware secara de facto menjadi malware yang paling ditakuti oleh pengguna komputer dan pengelola data saat ini. Dalam menjalankan aksinya, ransomware dapat menambahkan aksinya menjadi extortionware. Jika ransomware beraksi dengan mengenkripsi data dan sistem yang diserangnya, maka extortionware adalah ancaman menyebarkan data yang berhasil dicuri jika korbannya menolak membayar uang tebusan yang diminta. Serangan ransomware Brainchiper yang merupakan turunan Lockbit pada Pusat Data Nasional / PDN dibulan Juni 2024 melumpuhkan layanan pemerintah yang memanfaatkan sistem dan data yang dikelola di PDN. Salah satu layanan kritis yang terganggu adalah layanan imigrasi yang menjadi pintu gerbang Indonesia dan mencoreng muka Indonesia karena layanan keimigrasian yang mengakibatkan antrian panjang karena sistem imigrasi yang tadinya dilakukan secara elektronik harus dilakukan secara manual. Lalu institusi apa saja yang menjadi korban serangan ransomware di tahun 2024 ini ? Vaksincom akan mengadakan seminar 2 jam singkat tanggal 2 Juli 2024 mengangkat tema 10 ransomware ganas dan korbannya di Indonesia : Akibat dan mitigasinya. Korban Ransomware Sampai pertengahan tahun 2024, sudah ada 10 institusi besar yang menjadi korban ransomware, baik dari institusi swasta maupun pemerintahan dari berbagai industri seperti logistik, logistik makanan, shopping center, consumer finance, bank, finance services, IT Services, transportasi dan pialang saham. Parahnya lagi ada salah satu institusi keuangan Tbk yang sampai dua kali menjadi korban ransomware yang berbeda pada saat yang berbeda dimana pada Juli 2023 bank tersebut menjadi korban ransomware dengan total data yang berhasil dicuri dan dienkripsi sebanyak 450 GB oleh Ransomhouse (lihat gambar 1).
Artikel Lainnya